Analisis, Prinsip, Agenda dan Penilaian Kebijakan Publik

PENGERTIAN KEBIJAKAN PUBLIK 

• Thomas R. Dye

  Mendefinisikan kebijakan publik sbb :

  “Public Policy is whatever the government choose to do or not to do”. (Kebijakan publik adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu). 

• James E. Anderson

  Mengatakan :

  “Public Policies are those policies developed by governmental bodies and officials”. (Kebijakan publik adalah kebijakan-kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah). 

ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK 

Analisis : Suatu alat diarahkan utk dpt  menemukan data dan informasi yg akurat, aktual dan berbagai alternatif tindakan, pemecahan yg tepat untuk dipilih.

Kebijakan : Tindakan scr disengaja yg dilakukan seorang aktor berkenaan dgn adanya masalah tertentu yg dihadapi.

Publik : Orang banyak (umum), masyarakat

Keputusan : Suatu pilihan thd pelbagai macam alternatif

Perumusan Kebijakan : Pilihan alternatif terus-menerus dilakukan dan tak pernah selesai

Setiap Administrator dituntut :

1. Memiliki kemampuan/keahlian

2. Tanggung jawab dan kemauan

3. Membuat kebijakan sesuai dgn yg diharapkan

• Kebijakan Nasional

  Suatu kebijakan negara yg bersifat fundamental dan strategis dlm pencapaian tujuan nasional.

  Yang berwenang menetapkan adalah MPR, Presiden, dan DPR. Misal : UU, PP, dan PERPU.

• Kebijakan Umum

  Suatu kebijakan presiden sebagai pelaksanaan UUD, UU untuk mencapai tujuan nasional.

• Kebijakan Pelaksanaan

  Merupakan penjabaran dari kebijakan umum sebagai strategi pelaksanaan tugas di bidang tertentu.
 

1. Policy Demands (Tuntutan Kebijakan)

2. Policy Decisions (Keputusan Kebijakan)

3. Policy Statement (Pernyataan Kebijakan)

4. Policy Outputs (Keluaran Kebijakan)

5. Policy Outcomes (Hasil Akhir Kebijakan)

Proses kebijakan publik ini dapat digambarkan sebagai berikut : 

Perumusan

Kebijaksanaan 

Evaluasi

Kebijakan 

Implementasi

Kebijakan 

Monitoring

Kebijakan

PRINSIP KEBIJAKAN PUBLIK 

• Dibuat oleh pemerintah yang berupa tindakan-tindakan pemerintah.

• Dilaksanakan dlm bentuk nyata
• Mempunyai maksud dan tujuan tertentu
• Untuk kepentingan seluruh masyarakat
• Selalu berorientasi tujuan dan tindakan  
• Semua nilai utama yang ada pada masyarakat 
• Semua alternatif dan konsekuensi yg timbul 
• Rasio antara tujuan dan nilai-nilai sosial  
• Alternatif kebijakan yg paling efisien 
• Harus mengetahui informasi yang memiliki kualitas tinggi, sebab akan menentukan efektifitas kebijakan publik

“ Suatu kebijakan publik menjadi efektif bila dilaksanakan dan mempunyai dampak positip bagi masyarakat”

“Pembuat keputusan harus mempunyai pengetahuan cukup tentang nilai-nilai masyarakat dan kemampuan scr tepat menghitung ratio biaya  dan kemungkinan alternatif”

Kumorotomo (dalam Parker, 1994) mengemukakan sbb :

• Ketersediaan (availability)
• Mudah dipahami
• Relevan
• Bermanfaat
• Tepat waktu
• Keandalan (reliability)
• Akurat
• Konsisten

Dalam kaitannya dengan penyediaan informasi, William N. Dunn (1994), bahwa metodologi analisis kebijakan dapat memberikan informasi dengan menjawab 5 bentuk pertanyaan.

• Masalah apakah yang dihadapi ?
• Kebijakan apa yang telah dibuat untuk memecahkan masalah tersebut ?
• Bagaimana nilai dari hasil-hasil kebijakan ?
• Alternatif kebijakan apakah yang tersedia untuk memecahkan masalah tersebut ?
• Alternatif tindakan apakah yang dilakukan untuk memecahkan masalah ?

AGENDA SETTING 

1. Suatu tahap sebelum perumusan kebijakan dilakukan, yaitu bagaimana isu-isu itu muncul pada agenda pemerintah yang perlu ditindaklanjuti berupa tindakan-tindakan pemerintah.

2. Pengenalan masalah, yang dihadapi oleh instansi-instansi pemerintah.

3. Daftar subyek dimana para pejabat pemerintah dan masyarakat saling memberikan perhatian pada masalah tersebut.

• Isu itu memperoleh perhatian yang luas dan menumbuhkan kesadaran masyarakat.
• Adanya persepsi atau pandangan masyarakat, perlu dilakukan tindakan untuk pemecahan masalah.
• Adanya persepsi yang sama dari masyarakat bahwa masalah itu merupakan kewajiban dan tanggung jawab yang sah dari pemerintah untuk dipecahkan.

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN 

Merupakan aspek yang penting dari keseluruhan proses kebijakan. Udji (Abdul Wahab, 1991) mengemukakan : “Implementasi kebijakan merupakan sesuatu yang penting, bahkan mungkin lebih penting daripada pembuatan kebijakan. Kebijakan-kebijakan akan sekedar berupa impian atau rencana yang tersimpan dalam arsip apabila tidak diimplementasikan”.

  Mustopadidjaja AR (1988), dilihat dari implementasinya ada 3 bentuk kebijakan publik.

• Kebijakan langsung, yaitu kebijakan yg pelaksanaannya dilakukan oleh pemerintah sendiri, misalnya : impres SD.
• Kebijakan tidak langsung, kebijakan yg pelaksanaannya tidak dilakukan oleh pemerintah,misal : tentang investasi asing.
• Kebijakan campuran, kebijakan yg pelaksanaannya dilakukan oleh pemerintah dan swasta. Misal : pelaksanaan kebersihan dapat dilakukan oleh dinas kebersihan dan swasta.

  Hogwood dan Gunn (1986), mengelompokkan kegagalan implementasi kebijakan tersebut dalam dua kategori, yaitu :

• “non implementation” (tidak dapat diimplementasikan). 
• “unsuccessful implementation” (implementasi yang kurang berhasil).

• Kebijakan yang “non implementation” adalah kebijakan Menteri Keuangan yang mengenakan pajak 5% untuk penukaran rupiah ke US$, yang ternyata tiga hari kemudian kebijakan tersebut dicabut kembali.
• Kebijakan yang “unsuccessful implementation” adalah implementasi kebijakan pemungutan retribusi pesawat TV (televisi), yang pelaksanaannya tersendat-sendat.

MONITORING KEBIJAKAN PUBLIK 

  William N. Dunn (1994), menjelaskan bahwa monitoring mempunyai beberapa tujuan, antara lain yaitu :

• Compliance (kesesuaian/kepatuhan)

  menentukan apakah implementasi kebijakan tersebut sesuai dengan standard dan prosedur yang telah ditentukan.

• Auditing (pemeriksaan)

  Menentukan apakah sumber-sumber / pelayanan kepada kelompok sasaran (target groups) memang benar-benar sampai kepada mereka.

• Accounting (Akuntansi)

  Menentukan perubahan sosial dan ekonomi apa saja yang terjadi setelah implementasi sejumlah kebijakan publik dari waktu ke waktu.

• Administrative Evaluation (Evaluasi Administratif) : dibatasi pada pengkajian tentang efisiensi penyampaian pelayanan pemerintah dan penentuan apakah penggunaan dana sesuai dengan tujuan yang telah dicapai.

• Judicial Evaluation (Evaluasi Yudisial) : apakah kebijakan yg dibuat pemerintah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, tidak melanggar HAM dan hak-hak individu.
• Political Evaluation (Evaluasi Politis) : masuk dalam proses kebijakan hanya waktu-waktu tertentu. Misal : pemilihan umum.

Misal : disuatu Kabupaten, produksi padi tidak meningkat, oleh karena itu perlu dicari apa penyebabnya. 

Produksi Padi Tidak

Meningkat 

Belum Menggunakan

Bibit Unggul 

Serangan Hama 

Belum Menggunakan

Pupuk

• Politik, paling banyak mendapat dukungan dari aktor kebijakan.
• Ekonomi/financial, paling banyak menggunakan dana.
• Administrasi/organisatoris, apakah ada organisasi yang melaksanakan.
• Teknologi, didukung oleh tersedianya teknologi yang diperlukan.
• Sosial, budaya dan agama, apakah alternatif tsb tidak menimbulkan gejolak sosial, SARA, dsb.
• HANKAM, dari segi stabilitas keamanan apakah cukup feasible (layak).

Ada 4 alternatif kebijakan yang akan diperhitungkan yaitu :

• Membatasi kemungkinan untuk tinggal di Jakarta dengan tidak memberikan KTP baru bagi mereka yang baru.
• Membangun fasilitas yang lebih baik di daerah-daerah.
• Membatasi pertumbuhan kota Jakarta dengan membatasi pertambahan investasi baru.
• Mendorong perpindahan penduduk ke wilayah lain dengan lebih mempermudah transportasi laut ke dan dari wilayah-wilayah di luar Jakarta.

PENILAIAN KEBIJAKAN PUBLIK 

A. Penilaian Kebijakan Publik, meliputi;

     1. Isi kebijakan

     2. Pelaksanaan kebijakan

     3. Dampak kebijakan

B. Penilaian Kebijakan Publik dilakukan pada;

    1. Fase perumusan masalah

    2. Formulasi usulan kebijakan

    3. Implementasi kebijakan

    4. Dan sebagainya 

 _______________

1. Sumber-sumber terbatas, tenaga, biaya, waktu dsb.

2. Kesalahan pengadministrasian

3. Problema publik sering timbul

4. Masyarakat memberikan respon dgn caranya sendiri

5. Kebijakan publik bertentangan dgn tujuan

6. Problema publik tak diselesaikan tuntas

7. Perubahan sifat permasalahan

8. Berpindahnya perhatian, karena timbul masalah baru.

 ______________

1. Pembuat kebijakan harus menilai dampak dari kebijakan yang telah dilaksanakan

2. Dampak positip dan negatip difungsikan sebagai umpan balik

3. Menjadikan peningkatan mutu kebijakan 

Adapun proses KPTS kebijakan dalam bentuk : UU, Peraturan Pemerintah, Dekrit Presiden, dsb. 

1. Jaringan kekuatan, politik, ekonomi, sosial dan budaya

2. Tujuan sasaran yang bersifat umum dan terperinci

3. Informasi yg memadai

4. Pelaksanaan keputusan kebijakan dasar

5. Berbagai usaha yg dilakukan pejabat atasan untuk kepatuhan pejabat bawahan