Kumpulan Definisi Kebijakan Publik

KLASIFIKASI KEBIJAKAN PUBLIK

Definisi kebijakan publik dalam tulisan ini secara garis besar akan diklsifikasikan dalam empat hal. Pertama, definisi kebijakan publik dalam lapis pemaknaan sebagai proses decision making (pengambilan keputusan). Kedua, kebijakan publik sebagai sebuah proses managerial. Di dalamnya kebijakan publik diartikan sebagai rangkaian kerja pejabat publik dalam membuat dan menerapkan sebuah kebijakan. Ketiga, definisi kebijakan publik yang dikategorikan sebagai bentuk intervensi pemerintah. Kebijakan publik dikategorikan sebagai bentuk kerja sistem sosial dalam suatu masyarakat. Terakhir (keempat), pendefinisian kebijakan publik yang masuk dalam lapis pemaknaan interaksi antara negara dan rakyatnya.1

Dengan dasar klasifikasi tersebut di atas, definisi dari berbagai ahli akan dibagi (dikluster) sesuai dengan lapis pemaknaan tersebut. Namun, secara luas, penulis membagi definisi--baik definisi langsung maupun dari artikel-- berdasarkan fokus efisiensi kerjanya sebuah kebijakan publik. Artinya, di ranah mana sebuah formula kebijakan diperkuat. Dari pemerintah, pelaku (legislasi), ataukah pada masyarakatnya, sehingga kebijakan tersebut dapat berjalan sesuai kebutuhan.

DEFINISI KEBIJAKAN PUBLIK

1. Menurut Chandler dan Plano (1988)

Kebijakan publik merupakan pemanfaatan strategis terhadap sumber daya yang ada

untuk memecahkan masalah-masalah publik atau pemerintah. Menurutnya, kebijakan publik merupakan bentuk intervensi negara untuk melindungi kepentingan masyarakat (kelompok) yang kurang beruntung.2

Dari definisi Chandler dan Plano, kebijakan publik masuk dalam lapis pemaknaan kebijakan publik sebagai intervensi dari pemerintah. Optimalisasi kebijakan publik

kemudian ada pada ranah sumber daya—berupa sistem dalam masyarakatnya, sehingga kebijakan publik akan menghasilkan output yang berfungsi mensinergikan kebijakan tersebut.

2. Easton (1969)

Kebijakan publik sebagai pengalokasian nilai-nilai kekuasaan untuk seluruh masyarakat yang keberadaannya mengikat. Sehingga cukup pemerintah yang dapat melakukan sesuatu tindakan kepada masyarakat dan tindakan tersebut merupakan bentuk dari sesuatu yang dipilih oleh pemerintah yang merupakan bentuk dari pengalokasian nilai-nilai kepada masyarakat.3

Dari definisi Easton, maka kebijakan publik merupakan proses pengambilan keputusan (decision making). Berdasarkan definisinya, sebuah kebijakan publik akan efisien ketika berada dalam ranah pemerintahan. Artinya, kekuasaan negara dalam kebijakan publik ini sangat besar.

3. Anderson (1975)

Kebijakan publik sebagai kebijakan-kebijakan yang dibangun oleh badan-badan dan

pejabat-pejabat pemerintah, dimana implikasi dari kebijakan itu adalah;

1) kebijakan publik selalu mempunyai tujuan tertentu atau mempunyai tindakantindakan yang berorientasi pada tujuan;

2) kebijakan publik berisi tindakan-tindakan pemerintah;

3) kebijakan publik merupakan apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah, jadi

bukan merupakan apa yang masih dimaksudkan untuk dilakukan;

4) kebijakan publik yang diambil bisa bersifat positif dalam arti merupakan tindakan

pemerintah mengenai segala sesuatu masalah tertentu, atau bersifat negatif dalam

arti merupakan keputusan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu;

5) kebijakan public pemerintah setidak-tidaknya dalam arti yang positif didasarkan

pada peraturan perundangan yang bersifat mengikat dan memaksa. 4

Dari definisi Anderson, kebijakan publik merupakan serangkaian fase kerja pejabat publik (kebijakan publik sebagai proses manajemen). Dan itu artinya, penekanan

atau fokus efisiensinya ada pada ranah legislasi (pelaku kebijakan).

4. Arief Ramelan Karseno, MA.,Ph.D.

Kebijakan publik dipahami sebagai kebijakan, baik politik, ekonomi, dan sosial yang diambil secara kolektif, demi kepentingan/keuntungan masyarakat secara bersamasama (kolektif). Kebijakan Publik itu bisa berbentuk “aturan atau rambu-rambu” perdagangan dalam hubungan ekonomi antara anggota masyarakat; bisa berbentuk pembuatan atau penyediaan barang yang akan dipakai bersama (disebut barang publik) atau bahkan, bisa berbentuk hukum dan kode etik hubungan antara manusia sebangsa yang sering kita sebut dengan budaya yang diterima secara umum dalam masyarakat itu. 5

5. Thomas R. Dye (1981)

Kebijakan publik sebagai apa yang tidak dilakukan maupun yang dilakukan oleh pemerintah. 6

Dari definisi Dye, jelas bahwa kebijakan publik masuk dalam klasifikasi decision making.

6. Ir. Dharma Gupta

Gupta, dalam tulisannya menekankan perlunya sosialisasi pejabat terhadap kebijakan publik yang dibuat. Dicontohkan tentang kebijakan dalam penentuan nilai ebtanas dan rencana strategis pembangunan suatu wilayah. Ketika itu tidak disosialisasikan, maka kebijakan itu tidak lagi menjadi kebijakan publik. Sehingga kebijakan publik artinya semata peraturan dan ketentuan yang diciptakan oleh pemerintah saja.7

Dari tulisannya, kebijakan publik diklasifikasikan sebagai serangkaian kerja pejabat

publik. Dalam artian, kebijakan publik akan efisien jika difokuskan pada fungsi managementnya. Menurut Gupta, ketika sosialisasi program dapat merata, masyarakat dapat mengimplementasikan kebijakan dengan tujuan serta aturan-aturan yang jelas.

7. Ratih Pratiwi Anwar, S.E. M.Si

Dari artikelnya, dapat dilihat bahwa Ratih cenderung mengartikan kebijakan publik sebagai proses pengambilan keputusan. Dia menitikberatkan sebuah kebijakan pada cara pemerintah menciptakan sebuah kebijakan yang menguntungkan bagi rakyat banyak. Dicontohkan dalam artikelnya tentang perlindungan terhadap obat lokal.

Masuknya obat-obat modern dan gaya hidup masyrakat yang mulai menimbulkan nilai lokalitas membuat Ratih berpikir harus ada institusi yang berani menciptakan kebijakan yang melindungi pembuat obat tradisional. Dan di situlah negara dan pejabat publik diperlukan.8

Dari artikelnya, kebijakan publik menurutnya dapat diklasifikasikan ke dalam proses decision making, untuk memutuskan apakah kebijakan perlindungan obat tradisional benar-benar diperlukan.

8. Ir. Djoko Wintolo

Kebijakan publik masuk dalam klasifikasi intervensi pemerintah. Cukup jelas dalam tulisannya, dicontohkan maslah pendidikan. Di sini pendidikan adalah proses pengenalan terhadap kebijakan itu sendiri. Dengan menjadikan masyarakat sebagai manusia yang berpendidikan, diharapkan masyarakat menjadi sosok yang mampu menghargai atau memberi apresiasi terhadap sebuah profesi—sehingga tidak perlu banyak kebijakan untuk membuatnya tetap diterima. Kebijakan publik kemudian menjadi lebih fokus pada prosedur kerja sistem sosial, bukan pada prosedur tatanan orang-orang yang melakukan kebijakan tersebut. Dengan masyarakat yang berpendidikan, artinya, intervensi pemerintah dalam sebuah perubhan struktur masyarakat begitu besar. Dan itu artinya, langsung atau tidak, akan ada efek kebijakan untuk problem solving sebuah struktur masyarakat. Intinya, pendidikan itu sendiri harus mampu menyesuaikan dengan sistem sosial yang tepat untuk menghasilkan kebijakan yang tepat pula.9

Foot Note :

1.     Empat klasifikasi tersebut adalah klasifikasi umum yang disampaikan oleh Bp. Purwo Santoso dalam mata kuliah Kebijakan Publik.

2.     Drs. Hessel Nogi S. Tangkilisan, MSi, 2003, Kebijakan Publik Yang Membumi, Lukman Offset & YPAPI, Yogyakarta,

3.     Ibid, Hlm. 2

4.     Ibid, Hlm. 2

5.     Lih. Dari Jogja Untuk Indonesia : Sebuah Wacana Kebijakan Publik, PT. Hanindita Graha Widya dan INSPECT, Yogyakarta, Hlm. 2. Arief Ramelan Karseno, M.A., Ph.D. (Ed.), 2003 dalam pendahuluan.

6.     op.cit hal. 1

7.     Ibid hal 15. Lih. Artikel Sosialisasi Kebijakan Publik oleh Dharma Gupta

8.     Ibid hal 122. Lih. Artikel Sehat dengan Obat Lokal oleh Ratih Pratiwi Anwar

9.     bid hal 25. Lih. Artikel Degradasi Sosial Dunia Pendidikan oleh Djoko Wintolo

Referensi :

1. Karseno, Arief Ramelan, M.A., Ph.D. (Ed.). 2003. Dari Jogja Untuk  Indonesia; Sebuah Wacana Kebijakan Publik. PT. Hanindita Graha Widya & INSPECT. Yogyakarta.
2. Tangkilisan, Hessel Nogi S. Drs. 2003. Kebijakan Publik Yang Membumi. Lukman Offset & YPAPI. Yogyakarta.